JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengingatkan pimpinan MPR agar cermat dalam menjalankan proses pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming.
Waketum Partai Golkar ini khawatir proses di MPR berpotensi cacat prosedur apabila tenggat pengajuan dua nama cawapres oleh Presiden dihitung berdasarkan 14 hari kalender, bukan 14 hari kerja, sesuai dengan ketentuan dalam UU MD3 dan tata tertib MPR yang mendefinisikan "hari" sebagai hari kerja.
Apalagi, jika nama-nama tersebut baru diserahkan setelah pertemuan Presiden dengan ketum parpol yang kedua, maka tenggat 14 hari kerja berpotensi terlewati.
Selain berpotensi cacat prosedural, pakar hukum tata negara juga mengkhawatirkan proses penyerahan nama hingga penetapan cawapres yang terburu-buru karena mengejar 14 hari menuju paripurna bisa menimbulkan masalah baru. Di mana tim verifikasi di MPR memiliki waktu yang mepet untuk menguji semua persyaratan cawapres yang diajukan Presiden.
Presiden Prabowo sendiri telah tiba dari lawatan ke luar negeri pada Jumat (20/11/2026) malam. Menurut rencana, Presiden akan mengumpulkan para ketum parpol untuk mematangkan usulan nama cawapres sebelum diserahkan ke MPR.
Belum usai polemik batas waktu usulan cawapres ke MPR, kini polemik tersebut memunculkan potensi cacat prosedural terhadap pemilihan wapres.
Lalu, ada apa di balik polemik ini? Benarkah tarik ulur soal paripurna MPR karena alotnya memilih cawapres? Kita bahas bersama Anggota Komisi II DPR yang juga Waketum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya.
Baca Juga Polemik Batas Waktu Usulan Cawapres Pilihan Prabowo di https://www.kompas.tv/nasional/703046/polemik-batas-waktu-usulan-cawapres-pilihan-prabowo
#cawapres #presidenprabowo #mpr #wapres
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/703049/full-golkar-yunarto-wijaya-soal-wacana-paripurna-diundur-penentuan-cawapres-alot