KOMPAS.TV - Batas waktu penyerahan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan. MPR menyebut Presiden harus menyerahkan nama calon paling lambat 25 November 2026.
Namun, sejumlah pihak menilai penyerahan nama seharusnya dilakukan paling lambat 19 November 2026 dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib MPR.
Perbedaan perhitungan tenggat ini memunculkan pertanyaan mengenai konsekuensi hukum jika penyerahan nama melewati batas waktu yang diatur.
Untuk membahas persoalan tersebut, simak dialog bersama Guru Besar Hukum Kelembagaan Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar.