Anggota DPR Komisi XIII Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam kepada jajaran pembantu Presiden terkait dugaan penyimpangan gagasan dan kebijakan Presiden di tingkat pelaksana. Rieke menekankan keterlambatan penyampaian dokumen atau kebijakan yang terjadi berulang kali bukan sekadar kelalaian biasa. Ia mengingatkan agar keberanian dan sikap tegas Presiden dalam mengambil keputusan tidak justru dibelokkan oleh para bawahannya.
Menurutnya, hal itu patut dicermati sebagai pola yang perlu dievaluasi agar keberanian Presiden dalam mengambil keputusan tidak justru dibelokkan dan membuat Presiden seolah-olah terlihat salah. Rieke menyoroti sejumlah regulasi dan kebijakan strategis yang dinilai berpotensi menyimpang dari konstitusi maupun hierarki peraturan perundang-undangan.
Ia pun mendesak agar regulasi atau keputusan yang dinilai melemahkan kewenangan konstitusional Presiden dievaluasi atau dicabut, serta mendorong percepatan pengundangan dan penyusunan aturan turunan sejumlah undang-undang strategis seperti UU Satu Data Indonesia dan UU Perampasan Aset.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Musayadah Khusnul Khotimah Video Editor: Musayadah Khusnul Khotimah Produser: Musayadah Khusnul Khotimah