Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut keterkaitan antara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan tindak pidana makar semakin terlihat (18/11).
Hal tersebut terungkap dari perkembangan penyidikan yang dilakukan Mabes Polri.
Penyidik juga telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terkait dugaan penyadapan, meskipun belum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut.
Ia meminta penyidikan kasus makar dilakukan secara tuntas dan transparan.
Seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, harus diperiksa dan dimintai keterangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bagaimana pendapatmu?
Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV