:

Habiburokhman Ungkap Sanksi, Pemulihan Kerugian Negara, dan Korban di UU Perampasan Aset

1 hari lalu

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 20262027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (19/11/2026).

Langkah bersejarah yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani ini menandai rampungnya proses panjang legislasi setelah Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memaparkan laporan pembahasan, termasuk penegasan soal sanksi tindak pidana berat hingga hukuman mati bagi koruptor.

Keputusan ini langsung menyedot perhatian publik terkait substansi pokok yang diatur di dalam undang-undang tersebut.

Simak selengkapnya dalam video berikut!

Penulis naskah: Katarina Astriyani Setyaningsih
Video editor: Katarina Astriyani Setyaningsih
Produser: Katarina Astriyani Setyaningsih

#Hukum #Korupsi ##dailynews ##cclab #UUPerampasanAset #HukumMatiKoruptor #PidanaMati #Habiburokhman #DPRRI

Berikan Komentar
Laporkan komentar

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Sarapan di Ketinggian 230 Meter, Seperti Apa Rasanya?
Oke