JAKARTA, KOMPAS.TV - RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR RI, hari ini.
Pengesahan ini lebih cepat dari tenggat waktu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15 Desember 2026.
Seluruh fraksi di DPR mendukung dan menyetujui RUU Perampasan Aset ini.
RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur tentang tindak pidana yang dapat dikenai perampasan aset, antara lain korupsi, narkotika, pendanaan terorisme, perdagangan orang, serta penipuan berbasis teknologi informasi.
RUU Perampasan Aset juga mengatur jenis aset, mekanisme perampasan berbasis putusan pidana maupun tanpa putusan pidana, serta pengelolaan dan pengawasan aset.
RUU Perampasan Aset disahkan sebagai undang-undang, setelah dibahas di DPR selama 18 tahun.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menepis kekhawatiran sebagian masyarakat, jika UU Perampasan Aset bisa menjadi alat kekuasaan atau alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, peluang UU Perampasan Aset untuk jadi alat kekuasaan atau alat pemerasan telah ditutup, dengan penguatan pada protokol pengawasan.
Politisi Gerindra ini juga menyebut, UU Perampasan Aset akan menjadi kabar baik bagi para korban investasi dan perdagangan saham bodong. Mereka kini bisa segera mendapat kepastian soal ganti kerugian.
Bagaimana perkembangan terkini dari DPR RI pasca pengesahan undang-undang perampasan aset?
Kita bergabung dengan Jurnalis KompasTV, Esra Ambarita dan Juru Kamera, Roy Ilman.
Baca Juga FULL! PALU DIKETOK! DPR Sahkan Perampasan Aset Menjadi Undang-undang di https://www.kompas.tv/nasional/702487/full-palu-diketok-dpr-sahkan-perampasan-aset-menjadi-undang-undang
#dpr #undangundang #perampasanaset
_
Sahabat KompasTV, apa pendapat kalian soal berita ini? Komentar di bawah ya!
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/702496/sahkan-uu-perampasan-aset-dpr-undang-undang-tak-akan-jadi-alat-peras-aparat-ke-warga-kompas-siang