JAKARTA, KOMPASTV – DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan dilakukan setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat dua.
“Paradigma dalam Undang-Undang Perampasan Aset bukan hanya pemenjaraan pelaku pidana, tapi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban,” ujar Habiburokhman dalam rapat paripurna, Kamis (19/11/2026).
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pengesahan undang-undang ini bukan bukan karena desakan atau pun paksaan.
“Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, namun karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” kata Puan di Rapat Paripurna.
Komisi III juga melakukan kunjungan kerja ke 15 provinsi serta kunjungan anggota ke 46 daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan setuju.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Novaltri
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/702487/full-palu-diketok-dpr-sahkan-perampasan-aset-menjadi-undang-undang