JAKARTA, KOMPAS.TV – Komisi III DPR dan pemerintah sepakat RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang pada Rabu (18/11/2026).
Rapat pengambilan keputusan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad.
"Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco.
"Setuju," jawab anggota rapat DPR, disambut ketukan palu Dasco.
Dalam rapat tersebut, hadir juga Ketua Komisi III DPR Habiburokhman hingga Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.