Pajak pembalut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Bernita Matondang. Ia menilai pengenaan PPN terhadap produk menstruasi menambah beban ekonomi perempuan karena pembalut merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari.
Gugatan tersebut diajukan terhadap ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bernita menilai pembalut seharusnya dipertimbangkan sebagai kebutuhan pokok yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.
Dalam sidang perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (10/11/2026), Bernita juga menyoroti ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi perempuan akibat kebijakan tersebut.
Penulis: Nawir Arsyad Akbar
Kreatif: Anastasia Prameswari
Produser: Elizabeth Ayudya
#PajakPembalut #MahkamahKonstitusi #Cut
[2026111112104641]