Tidak adanya nama Wakil Presiden dalam daftar pihak yang diduga disadap turut menjadi sorotan dalam kasus yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Komjen (Purn) Oegroseno, Wakapolri 2013–2014, menegaskan bahwa penyadapan terhadap Presiden tidak boleh dilakukan tanpa adanya dugaan tindak pidana dan proses penyelidikan. Ia juga mempertanyakan tujuan penyadapan tersebut.
“Sekarang masyarakat, kapan siapa pun sampai Presiden itu tidak boleh disadap. Tidak boleh disadap, kecuali memang ada dugaan tindak pidana, ada laporan polisi dan sebagainya, dan sedang dalam proses penyelidikan,” ujar Oegroseno.
Ia turut menyoroti kemungkinan adanya kepentingan politik praktis di balik penyadapan, termasuk untuk memantau kebijakan pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Bagaimana pendapatmu?
Simak dialognya dalam program #SatuMejaTheForum bersama Pemred KompasTV Yogi Nugraha selengkapnya di YouTube KompasTV #VODKompasTV