Sederet Fakta Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Kemenimipas-DPR Buka Suara | PARASOT

BOGOR, KOMPAS.TV - Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat, mencecar Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong nonaktif, Wisnu Hani Putranto.

Ini terjadi dalam rapat dengar pendapat, Senin (28/9/2026) lalu, sebagai tindak lanjut temuan Ombudsman atas fasilitas mewah di dalam lapas.

Salah satu temuannya adalah foto terpidana korupsi, kasus kredit fiktif dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sekaligus pengusaha, Jimmy Masrin dalam salah satu klaster mewah tersebut. Komisi XIII DPR tak puas dengan jawaban Kepala Lapas Dua Cibinong nonaktif Wisnu Putranto, yang dinilai menutupi sesuatu.

Irjen Kemenimipas Rudi Setiawan mengungkapkan hasil sementara temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor buntut viral temuan fasilitas mewah saat sidak bersama DPR pada Rabu (30/9/2026).

“Terhadap bangunan, bangunan ini bukan bersumber daripada anggaran APBN, ini swadaya sendiri,” ujar Rudi Setiawan pada Rabu (30/9/2026).

“Kemudian tidak punya izin untuk mendirikan bangunan karena kalau kita lihat bersama di sungai, itu tuh aliran sungai dan ini dilarang dan tidak boleh diberikan bangunan,” lanjutnya. 

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka meminta barang bukti temuan fasilitas mewah di Lapas Cibinong disegel dahulu.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Syafrida R. Rasahan, mengatakan pihaknya juga sedang melakukan investigasi terkait lamanya proses eksekusi tahanan menjadi warga binaan.

Menurut Syafrida, Ombudsman pada dasarnya hadir untuk membantu kementerian dan lembaga memperbaiki tata kelola pelayanan publik. Karena itu, Ombudsman meminta agar diberikan akses untuk melakukan pemeriksaan.

Ombudsman berharap dukungan DPR, khususnya Komisi XIII, agar pihaknya dapat melakukan pemeriksaan lapas secara berkala.

Baca Juga [FULL] Ketua Ombudsman usai Dilantik Presiden Prabowo, Update Polemik Lapas Cibinong di https://www.kompas.tv/nasional/693676/full-ketua-ombudsman-usai-dilantik-presiden-prabowo-update-polemik-lapas-cibinong

#lapascibinong #dpr #ombudsman #kemenimipas