KOMPAS.TV - Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid sudah dua kali absen dalam rapat di DPR. Absennya Nusron bersamaan dengan OTT KPK terkait kasus suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR BPN.
Empat dari delapan orang tersangka yang ditetapkan diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid. KPK pun telah mendalami ada tidaknya peran Menteri Nusron dalam kasus ini.
Istana mendukung proses hukum yang tengah berlangsung di KPK. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Suhariyanto menegaskan Presiden Prabowo menyerahkan sepenuhnya kasus suap di Kementerian ATR BPN yang Nusron pimpin ke KPK.
Sementara itu, praktisi hukum dan aktivis antikorupsi Saor Siagian mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menonaktifkan Nusron Wahid sebagai menteri agar proses hukum berjalan transparan. Partai Golkar telah menyerahkan perkara ini ke proses hukum yang berjalan.
Namun, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Rabu kemarin, enggan merespons lebih jauh soal keterlibatan kadernya. KPK telah menetapkan delapan orang tersangka terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan Hak Guna Bangunan di Kementerian ATR BPN.
Empat orang di antaranya ialah kepercayaan Menteri Nusron. Dalam OTT KPK ini, barang bukti berupa uang tunai 106,3 miliar rupiah berhasil disita KPK.
#kpk #hgb #atrpbn #menterinusron
Baca Juga PT Virgo Beri Santunan Rp5 Juta, Korban Soroti Surat Penerimaan Tali Asih Sebesar Rp500 Ribu di https://www.kompas.tv/video/691465/pt-virgo-beri-santunan-rp5-juta-korban-soroti-surat-penerimaan-tali-asih-sebesar-rp500-ribu
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/691466/peneliti-pukat-ugm-guru-besar-ilmu-politik-bahas-nama-menteri-nusron-disebut-di-kasus-hgb