Menteri HAM Buka Suara soal Dugaan 210 SIswa Keracunan MBG, 84 Dapur Surabaya Belum Berizin SLHS

SURABAYA, KOMPAS.TV - Kasus dugaan keracunan massal yang menimpa 210 siswa dan guru di Surabaya membuka fakta baru terkait standar kelayakan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari total 133 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terdaftar di Surabaya, sebanyak 84 di antaranya diketahui belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), termasuk SPPG Tembok Dukuh yang melayani sekolah terdampak keracunan. Saat ini, Dinas Kesehatan Kota Surabaya masih melakukan investigasi dengan mengirim sejumlah sampel makanan ke laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut.

Fakta tersebut terungkap dalam rapat koordinasi DPRD Kota Surabaya yang turut dihadiri Menteri HAM Natalius Pigai, Kepala KPPG, Dinas Kesehatan, hingga pihak sekolah terdampak. Dalam rapat tersebut, Kepala SPPG Tembok Dukuh mengakui bahwa pihaknya belum mengantongi izin SLHS meski telah menyalurkan sekitar 3.020 porsi MBG setiap hari sejak 2 Februari 2026 untuk 13 sekolah serta ibu hamil dan ibu menyusui. Pihak SPPG berdalih proses pengajuan izin masih berada dalam tahap verifikasi.

Selain persoalan izin, hasil pemeriksaan KPPG Surabaya juga menemukan adanya dugaan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) di SPPG Tembok Dukuh. Salah satunya adalah pengawas gizi yang tidak berada di lokasi saat bahan baku datang sehingga proses pengecekan kualitas bahan makanan dinilai tidak berjalan maksimal. Sementara itu, Dinas Kesehatan Surabaya mengungkap hasil investigasi awal menemukan cukup banyak lalat di area dapur serta fasilitas pencegahan kontaminasi serangga yang tidak memenuhi standar higienitas.

Menanggapi kasus tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menilai dugaan keracunan massal ini mengindikasikan adanya kelalaian dan pelayanan yang tidak profesional. Hingga kini, dari total 210 siswa dan guru terdampak di sembilan sekolah di Surabaya, masih terdapat tujuh siswa yang menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah Kota Surabaya pun berjanji akan mengevaluasi sistem pengawasan serta kelayakan seluruh dapur MBG yang beroperasi di wilayah tersebut.