Guru Honorer Terancam 2027, FSGI Desak DPR dan Pemda Turun Tangan | SATU MEJA

KOMPAS.TV - Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti pemerintah pusat memang membuka peluang agar guru honorer tetap bekerja melalui skema PPPK paruh waktu. 

Namun persoalannya, tanggung jawab pembiayaan berada di pemerintah daerah yang saat ini banyak mengalami tekanan fiskal.

Retno menyebut kondisi keuangan daerah saat ini membuat banyak pemerintah daerah kesulitan menjalankan program di luar kebutuhan rutin.

Maka, FSGI meminta pembahasan persoalan guru honorer tidak hanya dibebankan kepada kementerian teknis, tetapi juga melibatkan DPR RI, DPRD, hingga pembahasan APBN dan APBD.

Menurut Retno, waktu yang dimiliki pemerintah semakin sempit karena perubahan anggaran akan dibahas dalam waktu dekat.

Retno juga mempertanyakan minimnya pembahasan isu guru honorer di parlemen. 

Ia mengingatkan polemik guru honorer pada akhirnya akan berdampak langsung terhadap layanan pendidikan di sekolah. 

Hingga kini, Retno menilai pemerintah belum menunjukkan langkah nyata untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Bagaimana menurut Anda?

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/fSG-LcnPG4k

#guru #honorer #prabowo