Ketua DPR RI Puan Maharani dan Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin memberikan tanggapan terkait pembubaran pemutaran film "Pesta Babi" yang mengangkat perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan .
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami permasalahan ini melalui mekanisme di parlemen.
"Kami akan tindak lanjuti di DPR. Jika memang hal itu menimbulkan sensitivitas yang tidak baik di masyarakat, tentu harus diantisipasi. Namun, segala tindakan harus sesuai prosedur. Kami akan meminta komisi terkait untuk meminta penjelasan mengenai hal tersebut," ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2026).
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mengkritik keterlibatan personel TNI dalam pembubaran film tersebut. Setelah menonton materi filmnya, dia menilai isinya merupakan pembelajaran penting tentang menjaga lingkungan dan kritik sosial yang wajar.
"Saya melihat ada nilai positif, ada nilai koreksi yang kritis, ya tidak apa-apa supaya masyarakat tahu. Terkait PSN (Proyek Strategis Nasional), seharusnya dijelaskan sebaik-baiknya dan libatkan masyarakat sejak awal karena ini menggunakan uang rakyat," tegas Purnawirawan itu.
Terkait aksi pembubaran oleh Kodim, Hasanuddin menilai prosedur yang diambil tidak tepat. Ia menegaskan bahwa pembubaran kegiatan sipil bukanlah tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) TNI.
"Tidak usah Dandim langsung yang turun. Koordinasi dengan aparat Kepolisian, biar Polisi yang turun. Tupoksi TNI tidak ada soal itu (pembubaran film). Di dalam Undang-Undang TNI tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tindakan seperti itu juga tidak diatur," tambahnya.
Simak selengkapnya dalam berikut ini.
Penulis: Siti Laela Malhikmah
Video Jurnalis: Siti Laela Malhikmah
Video Editor: Siti Laela Malhikmah
Produser: Diamanty Meiliana
#PestaBabi #Humaniora #DPRRI #TNI #FilmPestaBabi #Film # #News
