JAKARTA, KOMPASTV - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi menanggapi perubahan kesimpulan penelitian yang disampaikan Rismon Sianipar terkait polemik ijazah Joko Widodo.
Bonatua mengatakan, perubahan kesimpulan yang dilakukan Rismon merupakan bagian dari dinamika penelitian yang perlu dihargai.
Namun ia mengingatkan bahwa dalam metodologi penelitian, kesimpulan harus didasarkan pada data dan analisis yang teruji, bukan dipengaruhi oleh faktor emosional.
“Dalam metodologi penelitian, kesimpulan tidak boleh dipengaruhi emosi. Kesimpulan harus berbasis fakta, data, dan analisis sampel yang benar-benar teruji,” kata Bonatua dalam keterangan video kepada KompasTV, Jumat (13/3/2026).
Ia menambahkan, persoalan keaslian ijazah seorang presiden tidak dapat diperlakukan sama seperti dokumen pendidikan milik masyarakat pada umumnya.
Menurutnya, dokumen milik pejabat publik memiliki keterkaitan dengan kebijakan publik dan aturan kearsipan negara.
Karena itu, Bonatua menegaskan bahwa penentuan keaslian dokumen resmi seperti ijazah presiden bukanlah kewenangan individu.
“Yang berhak menyatakan asli atau tidaknya dokumen tersebut adalah lembaga kearsipan yang berwenang, seperti Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan daerah terkait, misalnya Provinsi DKI Jakarta dan Kota Surakarta. Bukan personal seperti saya atau Bang Rismon,” katanya.
Sahabat KompasTV, Mulai 1 Februari 2026 KompasTV pindah channel. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate KompasTV, di televisi anda di Channel 11 pada perangkat TV Digital atau Set Top Box. Satu Langkah lebih dekat, satu Langkah makin terpercaya!
Video Editor: Joshua
Baca Juga [FULL] Perencana Keuangan Bahas Tips Atur Keuangan saat Perang Timur Tengah Picu Krisis di https://www.kompas.tv/nasional/656648/full-perencana-keuangan-bahas-tips-atur-keuangan-saat-perang-timur-tengah-picu-krisis
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/656659/tanggapi-rismon-bonatua-keaslian-ijazah-presiden-bukan-urusan-individu
